Kunci jawaban PKN SMP Kelas 9 Halaman 94

Kunci jawaban PKN SMP Kelas 9 Halaman 94 Uji Kompetensi Bab 3 

Bismillahirrohmannirrohim

Kunci jawaban PKN SMP kelas IX  Halaman 94 Bab 3 merupakan alternatif Jawaban dari soal-soal Buku PKN Kelas 9 SMP/MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia semester 1. Jawaban yang kami berikan hanya berupa jawaban alternatif saja, sebagai referensi bagi adik-adik . Rajin lah belajar dan membaca dari berbgai sumber agar khasanah pengetahuannya bertambah. Sebaiknya  adik-adik mencoba alternatif  jawaban sendiri. 

Dengan adanya pembahasan kunci jawaban seperti ini diharapkan dapat membantu peserta didik Kelas 9 SMP/MTs dalam menjawab soal-soal baik sebagai Tugas Individu maupun Kelompok. Dan Juga dapat menjadi Referensi untuk soal ulangan seperti soal penilaian harian , soal penialain tengah semester , soal penilaian akhir tahun, maupun tugas pekerjaan rumah (PR). Semoga bermanfaat bagi adik adik.

Kunci jawaban PKN SMP Kelas 9 Halaman 94 Uji Kompetensi Bab 3 

Uji Kompetensi Bab 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?

Jawaban : Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang memiliki empat sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas.

2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!

Jawaban :

- Asli : kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi

- Permanen : kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti

- Tunggal : kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain

- Tidak Terbatas : kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.

3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Siapa saja tokohnya?

Jawaban :

Teori Kedaulatan Tuhan

Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari Tuhan sebagai asas dari segala sesuatu ( causa prima ). Tokohnya yaitu : Augustinus , Thomas Aquino, F. Hegel dan F.J. Stahl.

Teori Kedaulatan Negara

Kekuasaan tertinggi pemerintah bersalah dari negara , hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara. Tokohnya yaitu : Jean Bodin, F. Hegel, G. Jellinek , dan Paul Laband.

4. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?

Jawaban :

Montesquieu mengemukakan bahwa cabang kekuasaan itu ada tiga yaitu :

1. Legislatif : membuat undang-undang

2. Eksekutif : melaksanakan undang-undang

3. Yudikatif : mengawasi agar peraturan undang-undang

5. Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia?

Jawaban :

Landasan Yuridis Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat

2. Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

4. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)

6. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?

Jawaban :

Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem yang dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama yang bersumber pada falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

7. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis/komunis!

Jawaban :

- Terdapat keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama

- Mengutamakan musyawarah untuk mufakat

- Tidak ada golongan mayoritas menguasai atau menindas golongan minoritas

- Hak rakyat diakui dan dihargai

8. Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia!

Jawaban : Luber Jurdil

- Langsung :  rakyat memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara.

- Umum : telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Bebas : memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan

- Rahasia : pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan jalan apa pun

- Jujur : bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Adil : mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun

9. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi!

Jawaban :

Pada masa orde lama masih sering terjadi penyimpangan hal ini disebabkan karena penerapannya tidak berdasarkan pada Pancasila, sedangkan pada masa orde baru jarang terjadi penyimpangan karena telah mengikuti nilai-nilai Pancasila.

10. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semiparlementer!

Jawaban : 

Parlementer = Kepala Negaranya adalah seorang Raja atau Ratu, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan, serta antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu.

Semi Parlementer = Kepala Negaranya adalah Presiden, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan, serta antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu.

11. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Jawaban :

1. Mengubah dan menetapkan UUD

2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau UU

12. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!

Jawaban :

1. Menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 

2. Menetapkan peraturan pemerintahan

3. Mengangkat dan memberhentikan menteri menteri

13. Jelaskan fungi-fungsi DPR!

Jawaban :

- Fungsi Legislasi : Menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden

- Fungsi Anggaran : Mnyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang

- Fungsi Pengawasan : Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden

14. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung!

Jawaban :

Tugas pokok Mahkamah Agung adalah berwenang dalam melakukan sidang Kasasi, Peninjauan Kembali, dan uji materi. Sedangkan tugas pokok Mahkamah Konstitusi adalah berwenang dalam melakukan sidang sengketa pemilihan umum, dugaan pelanggaran presiden, dan uji materi.

15. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?

Jawaban :

Hubungan DPR dengan Presiden adalah DPR dengan Presiden memiliki hubungan dalam rangka menjalankan hak legislasi, dimana DPR bersama dengan Presiden bersama-sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang nantinya dapat menjadi Undang-Undang Dasar.

16. Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR?

Jawaban : 

Hubungan DPR dengan Presiden, DPD,MPR, dan MK terlibat dalam hubungan tata kerja, antara lain :

1) Menetapkan undang-undang kekuasaan DPR untuk membentuk UU harus dengan persetujuan presiden, termasuk UU anggaran dan pendapatan negara (APBN), DPD juga berwenang ikut mengusulkan, membahas dan mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.

2) pemberhentian presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa presiden melanggar UUD NRI tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR..

Demikian Pembaca kunci Jawaban PPKN SMP kelas IX Halaman 94 Uji Kompetensi Bab 3 buku siswa Kelas 9 SMP/MTs kurikulum 2013.

Tentunya ini hanya sebagai alternatif saja  Untuk itu diperlukan kebijakan Bapak/Ibu untuk memilah dan menggunakan nya.

Akhir kata semoga bermanfaat, dan jangan lupa memberikan saran dan komentar positif anda pada Kolom yang tersedia untuk kemajuan website ini.